DPRP TOLAK BUPER DIJADIKAN KAMPUS IPDN PAPUA
Kamis, 18 Oktober 2012
DPRP TOLAK BUPER DIJADIKAN KAMPUS IPDN PAPUA:
DPRP
dan KETUA KWARNAS PRAMUKA Tolak Buper
Dijadikan
Kampus IPDN PAPUA
JAYAPURA
–
Usainya kegiatan pembukaan RAIMUNA NASIONAL X beberapa wartawan mewawancarai Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus
Wonda, SH didampingi Carolus
Bolly Rabu (10/10) 2012. Rencana
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyerahkan sebagian wilayah asset daerah
Bumi Perkemahan (Buper) untuk pembangunan Kampus IPDN Papua di Buper,
tidak disetujui oleh DPRP.
Kata
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, SH. mengatakan Pemerintah Provinsi
Papua selama ini tidak pernah menyampaikan rencana pembangunan kampus IPDN di
Buper kepada DPRP. Padahal, pengalihan aset daerah itu, harus persetujuan dewan
melalui sidang atau harus ada koordinasi. ’’Kami kaget, melihat pembangunan
kampus IPDN, seharusnya pemerintah menyampaikan kepada dewan, karena jelas ini
soal pengalihan aset daerah. Walaupun kampus ini di Papua, tetapi, sesuai
dengan prosedur, ada penyampaikan ke dewan,’’ Tegas Yunus Wonda kepada wartawan
usainya Raimuna Nasional (Rainas) ke X Gerakan Pramuka Tahun 2012 di Bumi
Perkemahan Cenderawasih - Phokela, Waena - Distrik Heram Rabu (10/10) 2012. Menurutnya, pengalihan atau penghapusan aset
daerah sesuai dengan aturan harus melalui dewan, dan kami sangat tidak setuju
dengan kerja seperti ini, kami akan panggil dinas terkait soal masalah ini.
Lanjutnya, Buper yang diketahui hanya untuk kegiatan pramuka, bukan untuk
pembangunan kampus, dan kami tidak setuju, bahwa sebagian wilayah perkemahaan
akan digunakan untuk pembangunan kampus IPDN Papua, Ujarnya Wakil Ketua I
DPR Papua, Yunus Wonda menambahkan, lokasi Raimuna di Buper telah mendapat
sanjungan yang baik dari Wapres maupun peserta Raimuna, karena alamnya yang
bagus serta udaranya, itu yang kita jaga, jika ada pembangunan baru di lokasi seperti
ini, Pemda seharusnya perlu koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait. ‘’Kami
dari dewan tidak akan menyetujui pembangunan kampus IPDN di Buper, jika ada
pengalihan/penghapusan aset daerah, Pemda harus koordinasi dengan dewan, bukan
asal bangun saja, karena Buper ini khusus disediakan untuk perkemahaan,’’
ujarnya.
Sama
perkataan juga dungkapkan Ketua Kwartir
Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar. Ia mengharapkan agar kawasan bumi
perkemahan Cenderawasih Waena, tidak dialih fungsikan. “Saya mendapat infomasi
kawasan ini akan dialih fungsikan menjadi lokasi pendidikan, namun diharapkan
hal itu tidak terjadi,” kata Ka Kwarnas menjawab pertanyaan ANTARA di Jayapura
seusai menghadiri pembukaan Raimuna X yang dilakukan Wakil Presiden Boediono.
Dikatakan, buper Cenderawasih merupakan salah satu buper terbaik yang ada di
Indonesia sehingga sangat disayangkan bila kawasan itu dialih fungsikan.
Untuk
mempertahankan keberadaan kawasan buper tetap sebagai lokasi perkemahan maka
pihaknya akan menyurati sejumlah pihak termasuk Gubernur Papua, kata Azrul
Azwar.
Menurutnya, lokasi buper Cenderawasih sudah memenuhi kriteria sebagai kawasan
perkemahan karena ditunjang berbagai faktor antara lain alamnya yang masih asli
sehingga sangat cocok untuk dijadikan kawasan perkemahan.
“Mudah
mudahan kawasan ini tetap sebagai kawasan perkemahan,” harap Ka Kwarnas Azrul
Azwar. Sekretaris Daerah Papua Constan Karma yang ditanya sebagai terpisah
mengakui, pengalihan kawasan buper itu merupakan wewenang dari gubernur selaku
kepala daerah.
“Silahkan saja Ka Kwarnas menyurati Gubernur Papua,” kata Sekda Papua Constan
Karma.
Kata-kata yang sangat ironis,
Orang tuaku pernah sampaikan ketika saya duduk bersamaan bahwa, diantara
laki-laki atau perempuan cemburu kuat lihatlah orang itu karena orang itu
berbuat jahat secara illegal. Ternyata betul juga…
Dikatakan, buper Cenderawasih merupakan salah satu buper terbaik yang ada di Indonesia sehingga sangat disayangkan bila kawasan itu dialih fungsikan.
Menurutnya, lokasi buper Cenderawasih sudah memenuhi kriteria sebagai kawasan perkemahan karena ditunjang berbagai faktor antara lain alamnya yang masih asli sehingga sangat cocok untuk dijadikan kawasan perkemahan.
“Silahkan saja Ka Kwarnas menyurati Gubernur Papua,” kata Sekda Papua Constan Karma.
Langganan:
Postingan (Atom)